DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "02"
KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2022
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 TENTANG PENCABUTAN IZIN KONSESI KAWASAN HUTAN
Dokumen 388KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2022
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2022 TENTANG PENGAMPU UNIT KERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 294KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2022
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2022 TENTANG MEKANISME PENGANGKATAN KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 411KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2021
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 392 TAHUN 2021 TENTANG PROGRAM LEGISLASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PRIORITAS TAHUN 2022
Dokumen 229KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2022
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 213PERATURAN KEMENTERIAN 2022
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM KERJA PADA INSTANSI PEMERINTAH UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI
Dokumen 193PERATURAN PRESIDEN PERPRES 2022
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat
Dokumen 271PERATURAN KEMENTERIAN 2022
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN KINERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
Dokumen 210UNDANG-UNDANG UU 2022
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA
Dokumen 280PERATURAN KEMENTERIAN 2021
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2021 TENTANG EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Dokumen 260Pengunjung
129
Hari Ini
1849
Kemarin
18972
Seminggu
48839
Bulan Ini
732069
Tahun Ini
866624
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
