Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Dokumen 251PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 269KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 323 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI INSAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 173KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 169 TAHUN 2021 TENTANG KRITERIA KELULUSAN PELATIHAN PENJENJANGAN TINGKAT III ASISTEN OMBUDSMAN TAHUN 2021
Dokumen 317KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 171 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 286KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 156 TAHUN 2021 TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 274KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 345 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS PENUGASAN DAN NASKAH DINAS LAINNYA DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 369KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 344 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN LAPORAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 1284MALADMINISTRASI ATAS BELUM TERLAKSANANYA PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH OLEH KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL, KEPALA KANTOR PERTAHANAN KABUPATEN KULON PROGO, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GUNUNG KIDUL, DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN
Dokumen 156Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2014 tentang Gaji Asisten Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen Abstrak 5066Hari Ini
Kemarin
Seminggu
Bulan Ini
Tahun Ini
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737