DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "2"
KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2022
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 35 Tahun 2022 tentang Lingkup Sektor dan Substansi Pada Keasistenan Utama di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 676SURAT EDARAN SE 2016
Surat Edaran Nomor 16/ORI-SE/VII/2016 tentang Penyamaan Pemahaman Mengenai Mutatis Mutandis dan Imunitas Dalam Rangka Melaksanakan Kegiatan Selaku Pejabat Ombudsman Ri
PERATURAN KEMENTERIAN 2022
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Dokumen 225PERATURAN PEMERINTAH PP 2016
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
Dokumen 426PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG PERPU 2014
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Dokumen 228PERATURAN PEMERINTAH PP 2018
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah
Dokumen 315PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2022
Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 770PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2022
Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Buku Saku Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 454PERATURAN KEMENTERIAN 2021
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional
Dokumen 222PERATURAN KEMENTERIAN 2020
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Dokumen 216Pengunjung
1467
Hari Ini
3352
Kemarin
19781
Seminggu
48328
Bulan Ini
731558
Tahun Ini
866113
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
