Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Progres
-
Harmonisasi dan Pembulatan
Harmonisasi dan Pembulatan dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dengan mengundang Kementerian/Lembaga terkait
-
Pembahasan
Periode Mei 2024-Desember 2024 dilakukan pembahasan
-
Penyusunan
Selama Periode Januari 2024-April 2024 dilakukan penyusunan rancangan Peraturan Ombudsman
-
Pengusulan
Salah satu upaya pencegahan maladministrasi sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan untuk melaksanakan program prioritas nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
Agenda Terakhir
Pengunjung
551
Hari Ini
6387
Kemarin
22960
Seminggu
99924
Bulan Ini
701823
Tahun Ini
1649673
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
