DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
PERATURAN
UNDANG-UNDANG UU 2003
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
Dokumen 149UNDANG-UNDANG UU 2025
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
Dokumen 238PERATURAN PRESIDEN PERPRES 2020
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
Dokumen 92PERATURAN PRESIDEN PERPRES 2025
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
Dokumen 244KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2017
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 022/SK-ORI/III/2017 Tentang Penataan Kembali Wilayah Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah
Dokumen 83KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2016
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 053/SK-ORI/V/2016 Tentang Pembentukan Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimatan Utara Di Tarakan
Dokumen 67KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2013
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 022/SK-ORI/III/2013 tentang Pembentukan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Banten, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat, Provinsi Sulawesi Barat
Dokumen 69PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2025
Peraturan Ombudsman Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Dokumen Abstrak 241PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2025
Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 230PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2025
Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 193Pengunjung
1146
Hari Ini
1816
Kemarin
14404
Seminggu
40391
Bulan Ini
410866
Tahun Ini
1358716
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
