DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
PERATURAN
PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2025
Peraturan Ketua Ombudsman Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025
Dokumen Abstrak 125PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2025
Peraturan Ketua Ombudsman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pengendalian Kecurangan
Dokumen Abstrak 33KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2025
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 227 Tahun 2025 tentang Kompensasi atas Ketidaksesuaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik pada Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat
Dokumen 67PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2025
Peraturan Ombudsman Nomor 62 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2025-2029
Dokumen 155PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2025
Peraturan Ketua Ombudsman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Akses Pengaduan Pelayanan Publik
Dokumen Abstrak 112MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2025
Nota Kesepahaman Antara Universitas Timor Kefamenanu Dan Ombudsman Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Universitas Timor Kefamenanu
Dokumen 113MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2025
Nota Kesepahaman Antara Kementerian Kehutan Republik Indonesia Dengan Ombudsman Republik Indonesia Tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Bidang Kehutanan
Dokumen 130MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2025
Nota Kesepahaman Antara Badan Nasional Pengelola Perbatasan Dan Ombudsman Republik Indonesia Tentang Pengawasan Pelayanan Publik Di Kawasan Perbatasan Negara Republik Indonesia
Dokumen 137MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2025
Nota Kesepahaman Antara Universitas Timor Kefamenanu dan Ombudsman Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Rangaka Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Universitas Timor Kefamenanu
Dokumen 105MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2025
Nota Kesepakatan Antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Pasuruan tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan
Dokumen 103Pengunjung
225
Hari Ini
3466
Kemarin
21540
Seminggu
21540
Bulan Ini
866979
Tahun Ini
1814829
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
