Rabu, 24 Juli 2024 00:51:02

DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN

Pencarian Dokumen

PERATURAN

PERATURAN PRESIDEN PERPRES 2024

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2014 tentang Gaji Asisten Ombudsman Republik Indonesia

Dokumen Abstrak 1072

PERATURAN PRESIDEN PERPRES 2024

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penghasilan dan Hak-Hak Lain Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah

Dokumen Abstrak 334

PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2021

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Dokumen 830

PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2021

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG BUKU SAKU PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN RI

Dokumen 443

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MoU 2021

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA TENTANG PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Dokumen 403

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MoU 2021

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

Dokumen 322

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MoU 2021

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR TENTANG SINERGI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

Dokumen 338

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MoU 2021

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR TENTANG SINERGI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

Dokumen 280

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MoU 2021

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI TENTANG SINERGI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

Dokumen 223

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MoU 2021

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG TENTANG SINERGI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

Dokumen 213

Pengunjung

48

...

Hari Ini

1283

...

Kemarin

7619

...

Seminggu

43890

...

Bulan Ini

457335

...

Tahun Ini

591890

...

Total

...

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

 

Kontak Kami

Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan

DKI Jakarta, 12920

humas@ombudsman.go.id

02122513737

Tautan

...

JDIH