Jumat, 4 April 2025 02:58:09

DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN

Pencarian Dokumen

DOKUMEN TAGS "PUBLIK"

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023

Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

106

PERJANJIAN KERJA SAMA PKS 2024

Perjanjian Kerja Sama Antara Ombudsman Republik Indonesia dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat tentang Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Lingkungan Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat

Dokumen 255

PERJANJIAN KERJA SAMA PKS 2024

Perjanjian Kerja Sama Antara Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Ombudsman Republik Indonesia tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Dokumen 262

PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2023

Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia

Dokumen 778

KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2022

Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 214 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Publik Penanganan Laporan/ Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia

Dokumen 634

UNDANG-UNDANG UU 2009

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

Dokumen 496

UNDANG-UNDANG UU 2009

UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

Dokumen 741

PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2019

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Dokumen 401

PERATURAN PEMERINTAH PP 2021

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2O2I TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2010 TENTANG PENGHASII-AN, UANG KEHORMATAN, DAN HAK-HAK LAIN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Dokumen 421

PERATURAN PEMERINTAH PP 2012

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

Dokumen 713

Pengunjung

266

...

Hari Ini

1507

...

Kemarin

11077

...

Seminggu

3930

...

Bulan Ini

217726

...

Tahun Ini

1165576

...

Total

...

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

 

Kontak Kami

Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan

DKI Jakarta, 12920

jdih@ombudsman.go.id

02122513737

JDIH