DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "PELAYANAN"
PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2025
Peraturan Ketua Ombudsman Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik
Dokumen 66PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2025
Peraturan Ketua Ombudsman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Akses Pengaduan Pelayanan Publik
Dokumen Abstrak 172MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2025
Nota Kesepahaman Antara Kementerian Kehutan Republik Indonesia Dengan Ombudsman Republik Indonesia Tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Bidang Kehutanan
Dokumen 152MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2025
Nota Kesepahaman Antara Badan Nasional Pengelola Perbatasan Dan Ombudsman Republik Indonesia Tentang Pengawasan Pelayanan Publik Di Kawasan Perbatasan Negara Republik Indonesia
Dokumen 174MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2025
Nota Kesepahaman Antara Universitas Timor Kefamenanu dan Ombudsman Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Rangaka Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Universitas Timor Kefamenanu
Dokumen 122MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2025
Nota Kesepahaman Antara Ombusdman Republik Indonesia dan Universitas Ma'Soem tentang Pelaksaan Tridharma Peguruan Tinngi Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Peyelenggaraan Pelayanan Publik
Dokumen 86MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2025
Nota Kesepakatan Antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Sinergi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah
Dokumen 95MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2025
Nota Kesepahaman Antara Ombudsman Republik Indonesia dan Kementerian Pekerjaan Umum Tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Pekerjaan Umum
Dokumen 68MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2025
Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Dan Ombudsman Republik Indonesia Tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Bidang Pengawasan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Walikota
Dokumen 105MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2025
Nota Kesepahaman Antara Badan Riset Dan Inovasi Nasional Dan Ombudsman Republik Indonesia Tentang Optimalisasi Tugas Dan Fungsi Pengawasan Pelayanan Publik Melalui Penguatan Riset Dan Inovasi
Dokumen 98Pengunjung
2108
Hari Ini
6142
Kemarin
31376
Seminggu
91569
Bulan Ini
937008
Tahun Ini
1884858
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
