DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
PERATURAN
REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2023
Rekomendasi Nomor: 001/RM.03.01/VIII/2023 Tentang Maladminitrasi Pemerintah Kota Atas Belum Diselesaikannya Pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan/Pembuatan Jalan Tembus dan Pelebaran Jalan Kota
Dokumen 51PERATURAN PEMERINTAH PP 2021
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara
Dokumen 41KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2023
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 239 tahun 2023 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2023
Dokumen 76KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2023
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 284 Tahun 2023 tentang Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 84PERATURAN KEMENTERIAN 2023
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan
Dokumen 72PERATURAN KEMENTERIAN 2020
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan
Dokumen 37PERATURAN KEMENTERIAN 2021
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan
Dokumen 28MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MoU 2023
Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Dumai tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai
Dokumen 38MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MoU 2023
Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Pekanbaru tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru
Dokumen 51MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MoU 2023
Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan Universitas Sulawesi Barat tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Universitas Sulawesi Barat
Dokumen 31Pengunjung
630
Hari Ini
723
Kemarin
6461
Seminggu
1680
Bulan Ini
20043
Tahun Ini
37074
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
kelompokhukum[at]ombudsman.go.id
(021) 2251 3737
