Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Klasifikasi Laporan Masyarakat di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 129Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas
Dokumen 200Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Lingkungan Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng
Dokumen 103Nota Kesepahaman antara Universitas Kristen Satya Wacana dan Ombudsman Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Trdidharma Perguruan Tinggi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Dokumen 78Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 12 Tahun 2024 tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia 2024
Dokumen 93Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 88 Tahun 2024 tentang Baku Mutu Waktu Penyelesaian Aduan oleh Keasistenan Utama Manajemen Mutu Tahun 2024
Dokumen 187Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 86 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengawasan Mutu Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024
Dokumen 188Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pemberian Kesetaraan Fasilitas Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional Bagi Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 113Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 233 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 50 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengangkatan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 105Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 192 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 50 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengangkatan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 90Hari Ini
Kemarin
Seminggu
Bulan Ini
Tahun Ini
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737