Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 148 Tahun 2024 tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2024
Dokumen 49Maladministrasi Oleh Pemerintah Kabupaten Bungo C.Q. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo Terkait Belum Diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) Atas 113 (Seratus Tiga Belas) Bidang Tanah Di Wilayah Kabupaten Bungo
Dokumen 185Peraturan Ombudsman Nomor 59 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum
Dokumen Abstrak 174Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 194 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Penanganan Laporan/Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 320Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 201 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Pelayanan Konsultasi dan Penerimaan Laporan
Dokumen 336Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Personel Lainnya Bersertifikat Kompetensi, dan Pejabat Pembuat Komitmen Bersertifikat Kompetensi Tahun 2024
Dokumen Abstrak 361Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 388 Tahun 2021 Tentang Program Legislasi Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2020-2024
Dokumen 270Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 345 Tahun 2022 Tentang Program Legislasi Ombudsman Republik Indonesia Perubahan Tahun 2020-2024 Dan Program Legislasi Ombudsman Republik Indonesia Prioritas Tahun 2023
Dokumen 331Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2014 tentang Gaji Asisten Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen Abstrak 4045Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penghasilan dan Hak-Hak Lain Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah
Dokumen Abstrak 710Hari Ini
Kemarin
Seminggu
Bulan Ini
Tahun Ini
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737