Minggu, 16 November 2025 08:06:01

DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN

Pencarian Dokumen

DOKUMEN TAGS "6"

PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2025

Peraturan Ombudsman Nomor 63 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran Internal

Dokumen 152

KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2025

Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 286 Tahun 2025 tentang Tim Pengelola Pengaduan Internal (Whistleblowing System) di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia

Dokumen 220

PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2025

Peraturan Ketua Ombudsman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pengendalian Kecurangan

Dokumen Abstrak 280

PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2025

Peraturan Ombudsman Nomor 62 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2025-2029

Dokumen 498

PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2025

Peraturan Ombudsman Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Dokumen Abstrak 3706

PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2024

Peraturan Ketua Ombudsman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penjaminan Mutu Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Dokumen Abstrak 824

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023

Nota Kesepahaman antara Universitas Indonesia (UIN) Antasari Banjarmasin

Dokumen 384

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023

Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

Dokumen 332

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023

Nota Kesepakatan antara Ombudsman dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang

Dokumen 403

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023

Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung

Dokumen 410

Pengunjung

1612

...

Hari Ini

5047

...

Kemarin

45333

...

Seminggu

161440

...

Bulan Ini

1190518

...

Tahun Ini

2138368

...

Total

...

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

 

Kontak Kami

Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan

DKI Jakarta, 12920

jdih@ombudsman.go.id

02122513737

JDIH