DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "12"
PERATURAN PRESIDEN PERPRES 2025
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
Dokumen 3311MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kutai Barat dan Ombudsman Republik Indonesia tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Dokumen 343MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Bontang dan Ombudsman Republik Indonesia tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang
Dokumen 284MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Lingkungan Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng
Dokumen 237MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepahaman antara Universitas Indonesia (UIN) Antasari Banjarmasin
Dokumen 252MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan Universitas Indonesia tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Indonesia
Dokumen 232MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepahaman antara Universitas Lambung Mangkurat
Dokumen 298MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti
Dokumen 219MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Indragiri hilir tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
Dokumen 249MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
Dokumen 262Pengunjung
362
Hari Ini
3193
Kemarin
19989
Seminggu
6684
Bulan Ini
852123
Tahun Ini
1799973
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
