Senin, 11 Agustus 2025 20:02:02

DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN

Pencarian Dokumen

DOKUMEN TAGS "12"

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023

Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia tentang Peningkatan Pengawasan Pelayanan Publik Dalam Rangka Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik

Dokumen 189

KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2024

Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 12 Tahun 2024 tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia 2024

Dokumen 205

KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2013

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 120.1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pelayanan Publik Pembina/Penanggung Jawab dan Unit Pelayanan Publik pada Kementerian/Lembaga Tahun 2013

Dokumen 364

PERATURAN KEMENTERIAN 2022

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Statistisi

Dokumen 538

UNDANG-UNDANG UU 2022

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dokumen 1711

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2022

Nota Kesepahaman Antara Ombudsman Republik Indonesia Dan Sekolah Tinggi Teknologi Migas Tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Di Sekolah Tinggi Teknologi Migas

Dokumen 305

KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2022

Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 120 Tahun 2022 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2022

Dokumen 496

UNDANG-UNDANG UU 2011

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dokumen 592

PERATURAN KEMENTERIAN 2012

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penulisan Dan Presentasi Hubungan Masyarakat Instansi Pemerintah

Dokumen 690

PERATURAN KEMENTERIAN 2012

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah

Dokumen 1586

Pengunjung

3095

...

Hari Ini

2784

...

Kemarin

28825

...

Seminggu

72756

...

Bulan Ini

674655

...

Tahun Ini

1622505

...

Total

...

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

 

Kontak Kami

Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan

DKI Jakarta, 12920

jdih@ombudsman.go.id

02122513737

JDIH