DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "12"
PERATURAN KEMENTERIAN 2012
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Dokumen 113PERATURAN KEMENTERIAN 2012
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENAMAAN, SINGKATAN, DAN AKRONIM INSTANSI PEMERINTAH
Dokumen 1772012
Peraturan Ombudsman Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 1752012
Peraturan Ombudsman Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tentang Pembentukan Susunan, Dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Di Daerah
Dokumen 3172012
Peraturan Ombudsman Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 146INSTRUKSI PRESIDEN INPRES 2011
INTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2012
Dokumen 180PERATURAN PRESIDEN PERPRES 2012
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2012 TENTANG PENGHASILAN DAN HAK-HAK LAIN KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH
Dokumen 125PERATURAN PEMERINTAH PP 2012
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PADA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 2102018
Peraturan Ombudsman Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Ombudsman Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Di Daerah
Dokumen 730PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2015
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR SEK-123a.PL.03.01 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN PERSEDIAN DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 247Pengunjung
4418
Hari Ini
1406
Kemarin
21104
Seminggu
36617
Bulan Ini
574957
Tahun Ini
709512
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
