DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "4"
REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2025
Maladministrasi Mengenai Belum Dibayarkannya Insentif Tenaga Kesehatan Terhadap xxx Dan Tenaga Kesehatan Lainnya Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Periode Tahun 2021-2022 Di Kota Semarang Oleh Pemerintah Kota Semarang
Dokumen 174PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2025
Peraturan Ketua Ombudsman Nomor 4 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko
Dokumen Abstrak 227INTRUKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA 2023
Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Nomor 3.2.3 Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2022
Dokumen 205PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2024
Peraturan Ketua Ombudsman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penjaminan Mutu Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Dokumen Abstrak 654MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepahaman antara Universitas Lambung Mangkurat
Dokumen 343MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Tual dan Ombudsman Republik Indonesia tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tual
Dokumen 283MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Pangkalpinang tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota PangkalPinang
Dokumen 215MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Tangerang Selatan tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan
Dokumen 337MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Nunukan tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan
Dokumen 266MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Dokumen 233Pengunjung
3589
Hari Ini
8700
Kemarin
43029
Seminggu
108749
Bulan Ini
954188
Tahun Ini
1902038
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
