DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "REKOMENDASI"
REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2023
Rekomendasi Nomor: 002/RM.03.01/IX/2023 tentang Maladministrasi Atas Belum Terselesaikannya Persoalan Penghunian Bangunan Eks Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah (PEPELRADA) di Kota Probolinggo
Dokumen 10REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2023
Rekomendasi Nomor: 001/RM.03.01/VIII/2023 Tentang Maladminitrasi Pemerintah Kota Atas Belum Diselesaikannya Pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan/Pembuatan Jalan Tembus dan Pelebaran Jalan Kota
Dokumen 51ARTIKEL HUKUM 2020
ANALISIS PELAKSANAAN REKOMENDASI OMBUDSMAN SEBAGAI INSTRUMEN PENGAWAS KEBIJAKAN PUBLIK
Dokumen 36REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2022
Rekomendasi Nomor: 0002/RM.03.01/0750.2015/XII/2022 tentang Maladministrasi Atas Belum Diberikannya Informasi Oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional Berupa Dokumen Hak Guna Usaha (HGU) Kepada Forest Watch Indonesia Walaupun Telah Terdapat Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap
Dokumen 112REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2022
Rekomendasi Nomor: 0003/RM.03.01/XII/2022 tentang Maladministrasi Oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam Penyelesaian Pemberian Kompensasi Kerugian Atas Kerusakan 5 (Lima) Unit Ruko Milik Warga Akibat Dampak Dari Ambruknya Dermaga Sambas Tahun 2014
Dokumen 96REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2022
Rekomendasi Tentang Maladministrasi Atas Belum Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap
Dokumen 195BUKU HUKUM 2007
Efektivitas Ombudsman Indonesia: Kajian tindak lanjut kasus-kasus tertentu Digest of Selected Cases
Dokumen Abstrak 101REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2019
REKOMENDASI TENTANG MALADMINISTRASI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR DALAM PELAYANAN IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN STASIUN PENGISIAN BULK ELPIJI ATAS NAMA PT. ANUGRAH DJAM SEJATI
Dokumen 110REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2016
REKOMENDASI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK KTP ELETRONIK (KTP-el)
Dokumen 105REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2016
REKOMENDASI TENTANG MALADMINISTRSI DALAM PROSES PENATAAN PEMUKIMAN KAMPUNG BARU DADAP OLEH PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
Dokumen 98Pengunjung
464
Hari Ini
723
Kemarin
6295
Seminggu
1514
Bulan Ini
19877
Tahun Ini
36908
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
kelompokhukum[at]ombudsman.go.id
(021) 2251 3737
