DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "REKOMENDASI"
REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2025
Maladministrasi Atas Tindak Lanjut Permohonan Penerbitan Legalitas Lahan Dan Penyelesaian Penataan Lahan Di Tembesi Tower, Kecamatan Sagulung, Kota Batam Oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)
Dokumen 97REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2025
Maladministrasi Dalam Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2024/2025 Pada Jalur Prestasi Tingkat Sekolah Menengah Atas Se-Kota Palembang Oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Dan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri Se-Kota Palembang
Dokumen 105REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2024
Maladministrasi Atas Belum Dilaksanakannya Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) Nomor 148/KPTS/BPASN/2022 Tentang Peringanan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 07/UP/KEP.D/HK/D4/2022 Dan Keputusan Ketua BPASN Nomor 145/KPTS/BPASN/2022 Tentang Peringanan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 03/UP/KEP.D/D4/2022 Oleh Bupati Gunungkidul
Dokumen 235REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2024
Maladministrasi Terkait Belum Diselesaikan, Diterbitkan, Dan Diserahkannya Hasil Pengukuran Ulang Bidang Tanah Terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 3714/Kuala Dua A.N. Hera Hernando Tan Yang Dimohonkan Sdr. Hernando Kwee Berupa Berita Acara Yang Memuat Peta Bidang Tanah Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya
Dokumen 582REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2024
Maladministrasi Atas Belum Dilaksanakannya Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 41031/III/ARB-BANI/2018 Tanggal 10 September 2019 Yang Dikuatkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 937/PDT.SUS-ARBT/2019/PN.JKT-SEL Tanggal 6 Januari 2020 Oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (SKK MIGAS)
Dokumen 274REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2024
Maladministrasi Atas Belum Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Nomor 23/PDT.G/2016/PN.MRE jo. 80/PDT/2017/PT.PLG Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Oleh Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali)
Dokumen 523REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2023
Maladministrasi oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Terkait Pemberhetian Perangkat Desa melalui Evaluasi Kinerja dan/atau Penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Tahun 2021
Dokumen 431REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2024
Maladministrasi Oleh Pemerintah Kabupaten Bungo C.Q. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo Terkait Belum Diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) Atas 113 (Seratus Tiga Belas) Bidang Tanah Di Wilayah Kabupaten Bungo
Dokumen 441PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2023
Peraturan Ombudsman Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan
REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2023
Maladministrasi Atas Belum Terselesaikannya Persoalan Penghunian Bangunan Eks Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah (PEPELRADA) di Kota Probolinggo
Dokumen 467Pengunjung
108
Hari Ini
1507
Kemarin
10918
Seminggu
3771
Bulan Ini
217567
Tahun Ini
1165417
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
