DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "4"
PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2020
Peraturan Ombudsman Nomor 44 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2020-2024
Dokumen Abstrak 819PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2020
Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pada Keasistenan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen Abstrak 2626PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2020
Peraturan Ombudsman Nomor 42 Tahun 2020 tentang Persyaratan, Penetapan Penjenjangan, dan Pengembangan Karier Asisten Ombudsman RI
Dokumen Abstrak 2492PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2019
Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Dokumen Abstrak 1206PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2019
Peraturan Ombudsman Nomor 40 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Insan Ombudsman
Dokumen Abstrak 1255KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2021
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN PELANGGARAN INTERNAL (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 623ARTIKEL HUKUM 2024
Tinjauan Normatif Penerapan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombdusman Republik Indonesia
Dokumen Abstrak 732KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2020
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 148 TAHUN 2020 TENTANG TIM PENGARAH SISTEM LAYANAN PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020
Dokumen 454KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2004
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaran dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Dokumen 917INSTRUKSI PRESIDEN INPRES 2020
Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Dokumen 509Pengunjung
9203
Hari Ini
8700
Kemarin
48644
Seminggu
114365
Bulan Ini
959804
Tahun Ini
1907654
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
