DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "2020"
PERATURAN KEMENTERIAN 2020
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan
Dokumen 482PERATURAN KEMENTERIAN 2020
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024
Dokumen 370PERATURAN PEMERINTAH PP 2020
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara
KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2021
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 388 Tahun 2021 Tentang Program Legislasi Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2020-2024
Dokumen 516KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2022
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 345 Tahun 2022 Tentang Program Legislasi Ombudsman Republik Indonesia Perubahan Tahun 2020-2024 Dan Program Legislasi Ombudsman Republik Indonesia Prioritas Tahun 2023
Dokumen 624PERATURAN KEMENTERIAN 2020
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
Dokumen 431PERATURAN KEMENTERIAN 2020
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Dokumen 363PERATURAN KEMENTERIAN 2020
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana
Dokumen 449PERATURAN KEMENTERIAN 2020
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer
Dokumen 452PERATURAN KEMENTERIAN 2020
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
Dokumen 609Pengunjung
1705
Hari Ini
2770
Kemarin
15993
Seminggu
45482
Bulan Ini
415957
Tahun Ini
1363807
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
