DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "41"
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Siak tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pencegahan Maladministrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak
Dokumen 436PERATURAN PEMERINTAH PP 2020
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2022
Nota Kesepahaman Antara Universitas Tadulako Dan Ombudsman Republik Indonesia Tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Lingkungan Universitas Tadulako
Dokumen 379MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021
Kesepakatan Bersama Antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Sawahlunto
Dokumen 382PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2019
Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Dokumen Abstrak 1205Pengunjung
5670
Hari Ini
8700
Kemarin
45110
Seminggu
110830
Bulan Ini
956269
Tahun Ini
1904119
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
