DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "4"
REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2025
Maladministrasi Mengenai Belum Dibayarkannya Insentif Tenaga Kesehatan Terhadap xxx Dan Tenaga Kesehatan Lainnya Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Periode Tahun 2021-2022 Di Kota Semarang Oleh Pemerintah Kota Semarang
Dokumen 179PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2025
Peraturan Ketua Ombudsman Nomor 4 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko
Dokumen Abstrak 234INTRUKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA 2023
Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Nomor 3.2.3 Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2022
Dokumen 212PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2024
Peraturan Ketua Ombudsman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penjaminan Mutu Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Dokumen Abstrak 657MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepahaman antara Universitas Lambung Mangkurat
Dokumen 348MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Tual dan Ombudsman Republik Indonesia tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tual
Dokumen 284MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Pangkalpinang tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota PangkalPinang
Dokumen 218MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Tangerang Selatan tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan
Dokumen 339MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Nunukan tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan
Dokumen 270MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Dokumen 237Pengunjung
11346
Hari Ini
8700
Kemarin
50786
Seminggu
116506
Bulan Ini
961945
Tahun Ini
1909795
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
