Rabu, 24 Juli 2024 00:38:33

DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN

Pencarian Dokumen

PERATURAN

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MoU 2021

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG SINERGI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Dokumen 215

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MoU 2021

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG SINERGI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Dokumen 180

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MoU 2021

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG TENTANG SINERGI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

Dokumen 189

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MoU 2021

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM TENTANG SINERGI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

Dokumen 186

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MoU 2021

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL TENTANG PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Dokumen 201

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MoU 2021

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Dokumen 299

KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2021

KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 329 TAHUN 2021 TENTANG IKRAR INSAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Dokumen 450

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MoU 2021

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

Dokumen 203

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MoU 2021

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN TENTANG PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Dokumen 211

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MoU 2021

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN, KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA, OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA, LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG UPAYA PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN PENYIKSAAN SERTA PERLAKUAN ATAU PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI, ATAU MERENDAHKAN MARTABAT TERHADAP SETIAP ORANG YANG BERADA DI TEMPAT TERJADINYA PENCABUTAN KEBEBASAN, PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA

Dokumen 206

Pengunjung

37

...

Hari Ini

1283

...

Kemarin

7608

...

Seminggu

43879

...

Bulan Ini

457324

...

Tahun Ini

591879

...

Total

...

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

 

Kontak Kami

Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan

DKI Jakarta, 12920

humas@ombudsman.go.id

02122513737

Tautan

...

JDIH