DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
PERATURAN
KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2019
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 031/ORI-SK/II/2019 TENTANG PENGAMPU UNIT KERJA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 570KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2019
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 026/ORI-SK/I/2019 TENTANG TATA CARA PENILAIAN DAN PEMBERIAN INSENTIF KERJA ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 461KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2019
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 034/ORI-SK/II/2019 TETANG PROGRAM LEGISLASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019
Dokumen 368KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2015
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 79 Tahun 2015 tentang Daftar Hadir Insan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 631KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2018
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 171/ORI/SK/VII/2018 tentang Logo Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 1065KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2003
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Dokumen 17045KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2004
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaran dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Dokumen 1076INTRUKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA 2019
Intruksi Ketua Ombudsman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi, Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 595INSTRUKSI PRESIDEN INPRES 2020
Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Dokumen 660INSTRUKSI PRESIDEN INPRES 2011
Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012
Dokumen 1259Pengunjung
1396
Hari Ini
5047
Kemarin
45117
Seminggu
161224
Bulan Ini
1190301
Tahun Ini
2138151
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
