Rabu, 24 Juli 2024 01:41:46

DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN

Pencarian Dokumen

DOKUMEN TAGS "17"

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MoU 2021

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR TENTANG SINERGI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

Dokumen 280

PERATURAN PRESIDEN PERPRES 2017

Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia

Dokumen 257

PERATURAN PEMERINTAH PP 2017

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Dokumen 342

INSTRUKSI PRESIDEN INPRES 2011

Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012

Dokumen 355

PERATURAN PRESIDEN PERPRES 2017

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Penghasilan Dan Hak-Hak Lain Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Di Daerah

Dokumen 329

PERATURAN PRESIDEN PERPRES 2017

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2oi7 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2oo9 Tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia

Dokumen 270

PERATURAN PEMERINTAH PP 2017

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Di Daerah

Dokumen 322

KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2018

Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 171/ORI/SK/VII/2018 tentang Logo Ombudsman Republik Indonesia

Dokumen 324

PERATURAN OMBUDSMAN PO 2015

Peraturan Ombudsman Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penelitian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik

Dokumen 391

PERATURAN OMBUDSMAN PO 2017

Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan

Dokumen 1380

Pengunjung

109

...

Hari Ini

1283

...

Kemarin

7680

...

Seminggu

43951

...

Bulan Ini

457396

...

Tahun Ini

591951

...

Total

...

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

 

Kontak Kami

Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan

DKI Jakarta, 12920

humas@ombudsman.go.id

02122513737

Tautan

...

JDIH