DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "17"
KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2024
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 142 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2024
Dokumen 330KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2024
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 179 tahun 2024 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 330PERATURAN KEMENTERIAN 2023
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan
Dokumen 1299UNDANG-UNDANG UU 2014
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Dokumen 881PERATURAN PRESIDEN PERPRES 2017
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis
Dokumen 1019PERATURAN PRESIDEN PERPRES 2017
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer
Dokumen 984PERATURAN KEMENTERIAN 2022
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
Dokumen 406KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2017
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 022/ORI-SK/III/2017 tentang Penataan Kembali Wilayah Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah
Dokumen 596KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2022
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 117 Tahun 2022 tentang Daftar Arsip Vital di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 581PERATURAN PRESIDEN PERPRES 2013
Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian
Dokumen 619Pengunjung
4110
Hari Ini
8700
Kemarin
43550
Seminggu
109270
Bulan Ini
954709
Tahun Ini
1902559
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
