DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "PEMBENTUKAN"
KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2017
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 022/SK-ORI/III/2017 Tentang Penataan Kembali Wilayah Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah
Dokumen 264KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2016
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 053/SK-ORI/V/2016 Tentang Pembentukan Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimatan Utara Di Tarakan
Dokumen 251KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2013
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 022/SK-ORI/III/2013 tentang Pembentukan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Banten, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat, Provinsi Sulawesi Barat
Dokumen 223KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2017
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 022/ORI-SK/III/2017 tentang Penataan Kembali Wilayah Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah
Dokumen 533PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2012
Peraturan Ombudsman Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tentang Pembentukan Susunan, Dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Di Daerah
Dokumen 782PERATURAN PEMERINTAH PP 2011
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH
Dokumen 1025KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2018
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 14/ORI-SK/I/2018 Tentang Pembentukan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jakarta Raya Di Jakarta
Dokumen 398KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2010
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 49/ORI-SK/X/2010 Tentang Pembentukan Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Wilayah Provinsi Jawa Barat Di Bandung, Wilayah Provinsi Jawa Timur Di Surabaya, Wilayah Provinsi Papua Di Jayapura, Dan Wilayah Kalimantan Selatan Di Banjarmasin
Dokumen 452KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2012
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 022/ORI-SK/I/2012 Tentang Pembentukan Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Di 10 (Sepuluh) Provinsi
Dokumen 513KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2012
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 02/ORI-SK/I/2012 Tentang Pembentukan Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali Di Kota Denpasar, Provinsi Sulawesi Selatan Di Kota Makassar, Provinsi Kepulauan Riau Di Kota Batam, Provinsi Maluku Di Kota Ambon, Dan Provinsi Kalimantan Timur Di Kota Samarinda
Dokumen 423Pengunjung
2535
Hari Ini
3082
Kemarin
24863
Seminggu
131068
Bulan Ini
732967
Tahun Ini
1680817
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
