DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "10"
SURAT EDARAN SE 2025
Surat Edaran Ketua Ombudsman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi
Dokumen 401MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Universitas Mulawarman tentang Pengawasan Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Mulawarman
Dokumen 263MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia tentang Tata Kelola Manajemen Sumber Daya Manusia di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 215MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepahaman antara Asosiasi Program Studi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Ombudsman Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Peningkatan Kualitas Publik di Seluruh Program Studi Ilmu Hukum Muhammadiyah
Dokumen 213MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
Dokumen 223MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepahaman antara Ombudman Republik Indonesia dan Institut Agama Islam Tasikmalaya tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Dokumen 177MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Pangkalpinang tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota PangkalPinang
Dokumen 190MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepahaman antara Ombudsman dan Universitas Negeri Semarang tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Dokumen 203MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepahaman antara PT. Pelabuhan Indonesia (PERSERO)
Dokumen 207MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Cilacap tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
Dokumen 216Pengunjung
691
Hari Ini
3193
Kemarin
20317
Seminggu
7012
Bulan Ini
852451
Tahun Ini
1800301
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
