DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "9"
UNDANG-UNDANG UU 2003
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
Dokumen 7389MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kutai Barat dan Ombudsman Republik Indonesia tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Dokumen 610MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi
Dokumen 597MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia tentang Tata Kelola Manajemen Sumber Daya Manusia di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 420MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang
Dokumen 411MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Tangerang tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
Dokumen 345MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Lebak tentang Sinergi Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak
Dokumen 514MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepakatan antara Ombudsman dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang
Dokumen 468MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Cilegon tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon
Dokumen 480MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Tangerang Selatan tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan
Dokumen 576Pengunjung
3206
Hari Ini
3441
Kemarin
30139
Seminggu
63616
Bulan Ini
1315789
Tahun Ini
2263639
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
