DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "9"
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2024
Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
Dokumen 219MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2024
Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan Perkumpulan Program Studi Ilmu Lingkungan tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Bidang Lingkungan Hidup
Dokumen 280MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2024
Nota Kesepahaman antara Ombudsman RI dan Pemerintah Kabupaten Sragen tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen
Dokumen 260SURAT EDARAN SE 2024
Surat Edaran Ketua Ombudsman Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Dan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Simpul Jaringan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional
Dokumen 579KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2022
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 192 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 50 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengangkatan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 326KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2024
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 179 tahun 2024 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 333PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2024
Peraturan Ombudsman Nomor 59 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum
Dokumen Abstrak 1331KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2024
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 194 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Penanganan Laporan/Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 1857KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2023
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 199 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 133 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 841MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
Dokumen 342Pengunjung
13687
Hari Ini
8700
Kemarin
53127
Seminggu
118847
Bulan Ini
964286
Tahun Ini
1912136
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
