DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "9"
PERATURAN PRESIDEN PERPRES 2019
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA
Dokumen 237PERATURAN KEMENTERIAN 2019
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
Dokumen 230KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2019
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 144 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PROGRAM ARSIP VITAL DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 232KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2021
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 392 TAHUN 2021 TENTANG PROGRAM LEGISLASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PRIORITAS TAHUN 2022
Dokumen 229KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2019
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 143 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen Abstrak 242REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2019
REKOMENDASI TENTANG MALADMINISTRASI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR DALAM PELAYANAN IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN STASIUN PENGISIAN BULK ELPIJI ATAS NAMA PT. ANUGRAH DJAM SEJATI
Dokumen 405PERATURAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN 2019
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan
Dokumen 242PERATURAN KEMENTERIAN 2013
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
Dokumen 218KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2021
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 169 TAHUN 2021 TENTANG KRITERIA KELULUSAN PELATIHAN PENJENJANGAN TINGKAT III ASISTEN OMBUDSMAN TAHUN 2021
Dokumen 3172018
Peraturan Ombudsman Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Ombudsman Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Di Daerah
Dokumen 912Pengunjung
713
Hari Ini
2366
Kemarin
20385
Seminggu
51789
Bulan Ini
735019
Tahun Ini
869574
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
