Kamis, 19 September 2024 23:10:39
Selamat Datang di Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Ombudsman Republik Indonesia

DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN

Pencarian Dokumen

DOKUMEN TAGS "9"

PERATURAN PEMERINTAH PP 1999

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 68 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA

Dokumen 256

2019

Peraturan Ombudsman Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tata Cara Investigasi Atas Prakarsa Sendiri

Dokumen Abstrak 283

2019

Peraturan Ombudsman Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia

Dokumen Abstrak 238

2009

Peraturan Ombudsman Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan

Dokumen 288

2015

Peraturan Ombudsman Nomor 19 Tahun 2015 tentang Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran (Whistleblowing System) Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia

Dokumen 203

KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2020

KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 190 TAHUN 2020 TENTANG UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Dokumen 242

KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2021

KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 259 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PENJENJANGAN, PENILAIAN ANGKA KREDIT DAN PENGEMBANGAN KARIER ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Dokumen 328

KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2021

KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 229 TAHUN 2021 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021

Dokumen 204

2021

Peraturan Ombudsman Nomor 49 Tahun 2021 tentang Keprotokolan Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia

Dokumen Abstrak 251

2019

Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Dokumen Abstrak 362

Pengunjung

4136

...

Hari Ini

1406

...

Kemarin

20823

...

Seminggu

36337

...

Bulan Ini

574676

...

Tahun Ini

709231

...

Total

...

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

 

Kontak Kami

Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan

DKI Jakarta, 12920

jdih@ombudsman.go.id

02122513737

JDIH