DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "OMBUDSMAN"
PERJANJIAN KERJA SAMA PKS 2024
Perjanjian Kerja Sama Antara Ombudsman Republik Indonesia dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Peningkatan Kapabilitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 284PERJANJIAN KERJA SAMA PKS 2024
Perjanjian Kerja Sama Antara Ombudsman Republik Indonesia dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat tentang Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Lingkungan Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat
Dokumen 255PERJANJIAN KERJA SAMA PKS 2024
Perjanjian Kerja Sama Antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pendidikan Dan Pelatihan Penangulangan Bencana Bagi Pegawai Di Lingkungan Ombudsman
Dokumen 270PERJANJIAN KERJA SAMA PKS 2024
Perjanjian Kerja Sama Anatara Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Ombudsman Republik Indonesia tentang Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
Dokumen 264PERJANJIAN KERJA SAMA PKS 2024
Perjanjian Kerja Sama Antara Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Ombudsman Republik Indonesia tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Dokumen 262PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2023
Peraturan Ombudsman Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan
PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2023
Peraturan Ombudsman Nomor 56 Tahun 2023 tentang Satu Data Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen Abstrak 379PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2023
Peraturan Ombudsman Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Ombudsman Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Insentif Asisten Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen Abstrak 2093PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2023
Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 778KEPUTUSAN PRESIDEN KEPPRES 2000
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional
Dokumen 542Pengunjung
227
Hari Ini
1507
Kemarin
11038
Seminggu
3891
Bulan Ini
217687
Tahun Ini
1165537
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
