Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 235Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 196Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 145Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 832Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 1 Tahun 2022 tentang Buku Saku Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 1035Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 1440Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 1133PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 421PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 336PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Hari Ini
Kemarin
Seminggu
Bulan Ini
Tahun Ini
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737