DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "9"
UNDANG-UNDANG 1999
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Dokumen 127PERATURAN PRESIDEN 2016
Peraturan Presiden 109 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Dokumen 145PERATURAN KEMENTERIAN 2020
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Dokumen 146PERATURAN PRESIDEN 2022
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana
Dokumen 135PERATURAN PRESIDEN 2017
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer
Dokumen 168MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MoU 2022
Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Ternate Dan Ombudsman Republik Indonesia Tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate
Dokumen 108MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MoU 2022
Nota Kesepahaman Antara Komisi Aparatur Sipil Negara Dan Ombudsman Republik Indonesia Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dan Pengawasan Manajemen Aparatur Sipil Negara Berbasis Sitem Merit
Dokumen 121KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2022
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 219 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 259 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penjenjangan, Penilaian Angka Kredit Dan Pengembangan Karier Asisten Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 420MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MoU 2021
Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 133MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MoU 2021
Nota Kesepahaman Antara Universitas Muhammadiyah Magelang dengan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 131Pengunjung
688
Hari Ini
1406
Kemarin
17374
Seminggu
32887
Bulan Ini
571226
Tahun Ini
705781
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
