Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019
Dokumen 335REKOMENDASI TENTANG DUGAAN MALADMINISTRASI BERUPA TIDAK ADANYA TANGGAPAN DARI WALIKOTA BEKASI TERKAIT PENOLAKAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN APARTEMEN GRAND ICON
Dokumen 306REKOMENDASI TENTANG MALADMINISTRASI DALAM PROSES PENANGKAPAN DAN PEMERIKSAAN MASYARAKAT OLEH BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
Dokumen 288REKOMENDASI TENTANG MALADMINISTRASI DALAM PENANGANAN LAPORAN POLISI NO. POL.: LP-A/1265/X/2012/DIT RESKRIM UM TANGGAL 1 OKTOBER 2012 OLEH BADAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 307REKOMENDASI TENTANG MALADMINISTRASI DALAM PENANGANAN LAPORAN POLISI NO. POL.: LP-A/1265/X/2012/DIT RESKRIM UM TANGGAL 1 OKTOBER 2012 OLEH BADAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 287PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk. DENGAN OMBUDSMAN RI TENTANG PENJUALAN TIKET PENERBANGAN GARUDA INDONESIA UNTUK KORPORASI
Dokumen 360PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR SEK-123a.PL.03.01 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN PERSEDIAN DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 457Peraturan Ombudsman Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penelitian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik
Dokumen 497Peraturan Ombudsman Nomor 18 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 560Peraturan Ombudsman Nomor 19 Tahun 2015 tentang Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran (Whistleblowing System) Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 389Hari Ini
Kemarin
Seminggu
Bulan Ini
Tahun Ini
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737