DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "18"
PERATURAN KEMENTERIAN 2018
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang-Undangan
Dokumen 151MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2018
Nota Kesepahaman Antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Radio Republik Indonesia
Dokumen 194PERATURAN KEMENTERIAN 2018
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Dokumen 136MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2022
Nota Kesepahaman Antara Ombudsman Republik Indonesia Dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Koordinasi Tugas Dan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia Dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Terkait Pengawasan Pelayanan Publik
Dokumen 163PERATURAN PEMERINTAH PP 2017
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Dokumen 222KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2018
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 140/ORI-SK/VI/2018 tentang Standar Pelayanan Penanganan Laporan/Pengaduan Masyarakat Terkait Pelayanan Publik di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 343PERATURAN KEMENTERIAN 2018
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah
Dokumen 197PERATURAN PRESIDEN PERPRES 2018
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Dokumen 192PERATURAN PEMERINTAH PP 2018
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan
Dokumen 188PERATURAN PEMERINTAH PP 2016
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
Dokumen 392Pengunjung
266
Hari Ini
1719
Kemarin
11686
Seminggu
71546
Bulan Ini
666182
Tahun Ini
800737
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
