Selasa, 20 Mei 2025 22:06:17

DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN

Pencarian Dokumen

DOKUMEN TAGS "18"

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023

Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Pelalawan tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan

Dokumen 123

SURAT EDARAN SE 2024

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia

Dokumen 254

PERATURAN KEMENTERIAN 2018

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang-Undangan

Dokumen 392

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2018

Nota Kesepahaman Antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Radio Republik Indonesia

Dokumen 350

PERATURAN KEMENTERIAN 2018

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Dokumen 288

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2022

Nota Kesepahaman Antara Ombudsman Republik Indonesia Dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Koordinasi Tugas Dan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia Dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Terkait Pengawasan Pelayanan Publik

Dokumen 314

PERATURAN PEMERINTAH PP 2017

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Dokumen 537

KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2018

Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 140/ORI-SK/VI/2018 tentang Standar Pelayanan Penanganan Laporan/Pengaduan Masyarakat Terkait Pelayanan Publik di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia

Dokumen 701

PERATURAN KEMENTERIAN 2018

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah

Dokumen 505

PERATURAN PRESIDEN PERPRES 2018

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Dokumen 891

Pengunjung

2052

...

Hari Ini

2770

...

Kemarin

16340

...

Seminggu

45829

...

Bulan Ini

416304

...

Tahun Ini

1364154

...

Total

...

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

 

Kontak Kami

Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan

DKI Jakarta, 12920

jdih@ombudsman.go.id

02122513737

JDIH