DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "13"
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan Universitas Negeri Medan tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Universitas Negeri Medan
Dokumen 521MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2024
Nota Kesepahaman antara Institut Agama Islam Negeri Kudus dan Ombudsman Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Kudus
Dokumen 406PERATURAN KEMENTERIAN 2013
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum
Dokumen Abstrak 781PERATURAN KEMENTERIAN 2018
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang-Undangan
Dokumen 733PERATURAN PRESIDEN PERPRES 2022
Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional
Dokumen 2115KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2013
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 247 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pelayanan Publik Pembina/Penanggung Jawab dan Unit Pelayanan Publik pada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2013
Dokumen 658KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2013
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 120.1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pelayanan Publik Pembina/Penanggung Jawab dan Unit Pelayanan Publik pada Kementerian/Lembaga Tahun 2013
Dokumen 594PERATURAN PRESIDEN PERPRES 2013
Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian
Dokumen 713UNDANG-UNDANG UU 2022
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Dokumen 2761KEPUTUSAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2021
Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 137 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemutakhiran Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 639Pengunjung
1466
Hari Ini
5047
Kemarin
45187
Seminggu
161294
Bulan Ini
1190371
Tahun Ini
2138221
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
