Nota Kesepahaman Tentang Kerja Sama Bilateral Antara Ombudsman Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok Dan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 32Maladministrasi Atas Belum Dilaksanakannya Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) Nomor 148/KPTS/BPASN/2022 Tentang Peringanan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 07/UP/KEP.D/HK/D4/2022 Dan Keputusan Ketua BPASN Nomor 145/KPTS/BPASN/2022 Tentang Peringanan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 03/UP/KEP.D/D4/2022 Oleh Bupati Gunungkidul
Dokumen 36Peraturan Ombudsman Nomor 60 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen Abstrak 58Perjanjian Kerja Sama Antara Ombudsman Republik Indonesia dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Peningkatan Kapabilitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 122Perjanjian Kerja Sama Antara Ombudsman Republik Indonesia dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat tentang Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Lingkungan Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat
Dokumen 103Perjanjian Kerja Sama Antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pendidikan Dan Pelatihan Penangulangan Bencana Bagi Pegawai Di Lingkungan Ombudsman
Dokumen 88Perjanjian Kerja Sama Anatara Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Ombudsman Republik Indonesia tentang Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
Dokumen 86Perjanjian Kerja Sama Antara Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Ombudsman Republik Indonesia tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Dokumen 98Peraturan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Dokumen dan Substantif
Dokumen Abstrak 349Peraturan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Konsultasi, Penerimaan, dan Verifikasi Laporan
Dokumen Abstrak 265Hari Ini
Kemarin
Seminggu
Bulan Ini
Tahun Ini
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737