DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
PERATURAN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
Dokumen 132MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis
Dokumen 226KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2023
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 323 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tim Pengelola dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2023
Dokumen 336KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2023
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 244 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tim Pengelola dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2023
Dokumen 424KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2023
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tim Pengelola dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2023
Dokumen 249SURAT EDARAN SE 2023
Surat Edaran Ketua Ombudsman Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pernyataan dan Sikap Ombudsman Republik Indonesia Terhadap Keberadaan Ombudsman Muda Indonesia
Dokumen 648KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI SKB MENTERI 2023
Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2024
Dokumen 293KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2023
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 308 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Manajemen Pengetahuan di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen Abstrak 513REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2023
Rekomendasi Nomor: 001/RM.03.01/VIII/2023 Tentang Maladminitrasi Pemerintah Kota Atas Belum Diselesaikannya Pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan/Pembuatan Jalan Tembus dan Pelebaran Jalan Kota
Dokumen 550PERATURAN PEMERINTAH PP 2021
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara
Dokumen 308Pengunjung
1032
Hari Ini
1925
Kemarin
18282
Seminggu
48346
Bulan Ini
795781
Tahun Ini
930336
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
