Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 239 tahun 2023 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2023
Dokumen 413Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan
Dokumen 439Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan
Dokumen 324Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan
Dokumen Abstrak 215Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Dumai tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai
Dokumen 279Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Pekanbaru tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru
Dokumen 242Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan Universitas Sulawesi Barat tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Universitas Sulawesi Barat
Dokumen 149Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene
Dokumen 269Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan Universitas Al Asyariah Mandar tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Dokumen 186Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan Universitas Muhammadiyah Mamuju tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Dokumen 130Hari Ini
Kemarin
Seminggu
Bulan Ini
Tahun Ini
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737