DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "36"
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2024
Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Kapuas tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas
Dokumen 257MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Pekanbaru tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru
Dokumen 482PERATURAN PRESIDEN PERPRES 2022
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat
Dokumen 585MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021
Nota Kesepahaman Antara DPRD Provinsi Maluku dan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 437PERATURAN PRESIDEN PERPRES 2022
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat
Dokumen 570PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2018
Peraturan Ombudsman Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tunjangan Pengganti Premi Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Asisten Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen Abstrak 734Pengunjung
453
Hari Ini
13833
Kemarin
49292
Seminggu
119446
Bulan Ini
964885
Tahun Ini
1912735
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
