DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
PERATURAN
KEPUTUSAN PRESIDEN KEPPRES 2000
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional
Dokumen 205KEPUTUSAN PRESIDEN KEPPRES 1999
Keputusan Presiden Nomor 155 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsman
Dokumen 230SURAT EDARAN SE 2023
Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya
Dokumen 313SURAT EDARAN SE 2023
Surat Edaran Ketua Ombudsman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pelayanan Publik Sektor Transportasi/Perhubungan melalui Pemantauan Arus Mudik Hari Raya Idul Fitri 1444 H Tahun 2023
Dokumen 146KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI SKB MENTERI 2023
Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023
Dokumen 210SURAT EDARAN SE 2023
Waktu Kerja Insan Ombudsman Pada Bulan Ramadhan Tahun 1444 H / 2023 M di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 107PERATURAN KEMENTERIAN 2018
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang-Undangan
Dokumen 133MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2018
Nota Kesepahaman Antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Radio Republik Indonesia
Dokumen 161REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2022
Rekomendasi Nomor: 0002/RM.03.01/0750.2015/XII/2022 tentang Maladministrasi Atas Belum Diberikannya Informasi Oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional Berupa Dokumen Hak Guna Usaha (HGU) Kepada Forest Watch Indonesia Walaupun Telah Terdapat Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap
Dokumen 245REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2022
Rekomendasi Nomor: 0003/RM.03.01/XII/2022 tentang Maladministrasi Oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam Penyelesaian Pemberian Kompensasi Kerugian Atas Kerusakan 5 (Lima) Unit Ruko Milik Warga Akibat Dampak Dari Ambruknya Dermaga Sambas Tahun 2014
Dokumen 157Pengunjung
2476
Hari Ini
4745
Kemarin
21914
Seminggu
39420
Bulan Ini
577759
Tahun Ini
712314
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
