DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
PERATURAN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Ombudsman Republik Indonesia tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Dokumen 125MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepahaman antara Arsip Nasional Republik Indonesia dan Ombudsman Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kearsipan Nasional dan Pengelolaan Arsip di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 134MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Demak tentang Sinergi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
Dokumen 107PERATURAN KEMENTERIAN 2023
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024
Dokumen 192PERATURAN KEMENTERIAN 2020
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024
Dokumen 204PERATURAN KEMENTERIAN 2023
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Dokumen 181PERATURAN KEMENTERIAN 2022
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Dokumen 358PERATURAN KEMENTERIAN 2022
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan
Dokumen 267KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2022
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-1.HN.03.08 Tahun 2022 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Tahun 2021
Dokumen 359KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2021
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.HN.03.05 Tahun 2021 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2020
Dokumen 302Pengunjung
26
Hari Ini
1951
Kemarin
17750
Seminggu
49291
Bulan Ini
796726
Tahun Ini
931281
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
