DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
PERATURAN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI SKB MENTERI 2023
Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023
Dokumen 264SURAT EDARAN SE 2023
Waktu Kerja Insan Ombudsman Pada Bulan Ramadhan Tahun 1444 H / 2023 M di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 170PERATURAN KEMENTERIAN 2018
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang-Undangan
Dokumen 197MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2018
Nota Kesepahaman Antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Radio Republik Indonesia
Dokumen 260REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2022
Rekomendasi Nomor: 0002/RM.03.01/0750.2015/XII/2022 tentang Maladministrasi Atas Belum Diberikannya Informasi Oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional Berupa Dokumen Hak Guna Usaha (HGU) Kepada Forest Watch Indonesia Walaupun Telah Terdapat Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap
Dokumen 315REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2022
Rekomendasi Nomor: 0003/RM.03.01/XII/2022 tentang Maladministrasi Oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam Penyelesaian Pemberian Kompensasi Kerugian Atas Kerusakan 5 (Lima) Unit Ruko Milik Warga Akibat Dampak Dari Ambruknya Dermaga Sambas Tahun 2014
Dokumen 239PERATURAN KEMENTERIAN 2023
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
Dokumen 281UNDANG-UNDANG UU 2016
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Dokumen 218UNDANG-UNDANG UU 2008
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Dokumen 238PERATURAN PRESIDEN PERPRES 2019
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia
Dokumen 266Pengunjung
413
Hari Ini
1951
Kemarin
18137
Seminggu
49678
Bulan Ini
797113
Tahun Ini
931668
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
