DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
PERATURAN
PERATURAN PEMERINTAH PP 2020
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara
PERATURAN PRESIDEN PERPRES 2022
Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional
Dokumen 282KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2013
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 247 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pelayanan Publik Pembina/Penanggung Jawab dan Unit Pelayanan Publik pada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2013
Dokumen 278KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2013
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 120.1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pelayanan Publik Pembina/Penanggung Jawab dan Unit Pelayanan Publik pada Kementerian/Lembaga Tahun 2013
Dokumen 176KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2021
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 143 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kompetensi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2021
Dokumen 207SURAT EDARAN SE 2022
Surat Edaran Menpan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kewajiban Menaati Ketentuan Jam Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara
Dokumen 213UNDANG-UNDANG UU 2023
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Dokumen 218KEPUTUSAN PRESIDEN KEPPRES 2022
Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2022 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2023
Dokumen 217PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG PERPU 2022
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Dokumen 213KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2021
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 388 Tahun 2021 Tentang Program Legislasi Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2020-2024
Dokumen 349Pengunjung
429
Hari Ini
1951
Kemarin
18153
Seminggu
49694
Bulan Ini
797129
Tahun Ini
931684
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
