DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "24"
PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2024
Peraturan Ketua Ombudsman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pengaduan Pelanggaran Internal atas Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan Masyarakat, Investigasi Atas Prakarsa Sendiri, dan Pencegahan Maladministrasi
Dokumen 74PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2024
Peraturan Ketua Ombudsman Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 107REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2024
Maladministrasi Terkait Belum Diselesaikan, Diterbitkan, Dan Diserahkannya Hasil Pengukuran Ulang Bidang Tanah Terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 3714/Kuala Dua A.N. Hera Hernando Tan Yang Dimohonkan Sdr. Hernando Kwee Berupa Berita Acara Yang Memuat Peta Bidang Tanah Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya
Dokumen 87REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2024
Maladministrasi Atas Belum Dilaksanakannya Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 41031/III/ARB-BANI/2018 Tanggal 10 September 2019 Yang Dikuatkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 937/PDT.SUS-ARBT/2019/PN.JKT-SEL Tanggal 6 Januari 2020 Oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (SKK MIGAS)
Dokumen 49REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2024
Maladministrasi Atas Belum Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Nomor 23/PDT.G/2016/PN.MRE jo. 80/PDT/2017/PT.PLG Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Oleh Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali)
Dokumen 64KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2024
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 148 Tahun 2024 tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2024
Dokumen 248REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2024
Maladministrasi Oleh Pemerintah Kabupaten Bungo C.Q. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo Terkait Belum Diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) Atas 113 (Seratus Tiga Belas) Bidang Tanah Di Wilayah Kabupaten Bungo
Dokumen 242PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2024
Peraturan Ombudsman Nomor 59 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum
Dokumen Abstrak 245KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2024
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 194 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Penanganan Laporan/Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 392KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2024
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 201 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Pelayanan Konsultasi dan Penerimaan Laporan
Dokumen 364Pengunjung
1448
Hari Ini
1982
Kemarin
15331
Seminggu
16357
Bulan Ini
699587
Tahun Ini
834142
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
