DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
PERATURAN
PERATURAN KEMENTERIAN 2013
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum
Dokumen Abstrak 233PERATURAN KEMENTERIAN 2019
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum
Dokumen Abstrak 277PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2023
Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 1 Tahun 2022 tentang Buku Saku Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 781PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2023
Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 924KEPUTUSAN PRESIDEN KEPPRES 1995
Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah
Dokumen 268PERATURAN PRESIDEN PERPRES 2023
Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara
Dokumen 410KEPUTUSAN PRESIDEN KEPPRES 2000
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional
Dokumen 345KEPUTUSAN PRESIDEN KEPPRES 1999
Keputusan Presiden Nomor 155 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsman
Dokumen 371SURAT EDARAN SE 2023
Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya
Dokumen 526SURAT EDARAN SE 2023
Surat Edaran Ketua Ombudsman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pelayanan Publik Sektor Transportasi/Perhubungan melalui Pemantauan Arus Mudik Hari Raya Idul Fitri 1444 H Tahun 2023
Dokumen 218Pengunjung
19
Hari Ini
1951
Kemarin
17744
Seminggu
49285
Bulan Ini
796720
Tahun Ini
931275
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
