Kamis, 21 November 2024 20:04:13
Mohon Maaf kami sampaikan kepada pengguna JDIH Ombudsman jika terdapat beberapa dokumen hukum yang eror, kami masih dalam pemulihan dampak dari Hacker Server PDN KOMINFO. Jika perlu akses dokumen hukum dapat menghubungi Pengelola JDIH Ombudsman. Terima kasih
Selamat Datang di Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Ombudsman Republik Indonesia

DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN

Pencarian Dokumen

DOKUMEN TAGS "11"

UNDANG-UNDANG UU 2008

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dokumen 198

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2022

Nota Kesepahaman Antara Ombudsman Republik Indonesia Dengan Universitas Balikpapan Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Di Universitas Balikpapan

Dokumen 167

KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2022

Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 117 Tahun 2022 tentang Daftar Arsip Vital di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia

Dokumen 295

UNDANG-UNDANG UU 2011

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dokumen 207

PERATURAN KEMENTERIAN 2011

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Tatalaksana Business Process

Dokumen 286

PERATURAN KEMENTERIAN 2011

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG PEODMAN UMUM KOMUNIKASI ORGANISASI DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

Dokumen 232

PERATURAN KEMENTERIAN 2011

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APRATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 42 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN IKHTISAR LAPORAN HASIL PENGAWASAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

Dokumen 243

PERATURAN KEMENTERIAN 2011

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2011

Dokumen 315

PERATURAN KEMENTERIAN 2011

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMETAAN PEMANGKU KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

Dokumen 190

PERATURAN KEMENTERIAN 2011

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2011 TENTANG PENDOMAN UMUM HUBUNGAN MEDIA DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

Dokumen 203

Pengunjung

1866

...

Hari Ini

6621

...

Kemarin

18964

...

Seminggu

43036

...

Bulan Ini

726266

...

Tahun Ini

860821

...

Total

...

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

 

Kontak Kami

Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan

DKI Jakarta, 12920

jdih@ombudsman.go.id

02122513737

JDIH