DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "11"
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi
Dokumen 223MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Pelalawan tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan
Dokumen 207MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepahaman antara Universitas Siliwangi dan Ombudsman Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Dokumen 156MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Tual dan Ombudsman Republik Indonesia tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tual
Dokumen 218MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia tentang Peningkatan Pengawasan Pelayanan Publik Dalam Rangka Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik
Dokumen 189MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepahaman antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Ombudsman Republik Indonesia tentang Koordinasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik Terkait Sektor Jasa Keuangan
Dokumen 178MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Universitas Mulawarman tentang Pengawasan Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Mulawarman
Dokumen 207MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2024
Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Pati tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
Dokumen 145SURAT EDARAN SE 2024
Surat Edaran Ketua Ombudsman Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Imbauan Netralitas Insan Ombudsman Republik Indonesia Serta Larangan Penggunaan Program Dan Fasilitas Negara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
Dokumen 308KEPUTUSAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2024
Keputusan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 211-SJ Tahun 2024 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 345Pengunjung
2669
Hari Ini
2784
Kemarin
28399
Seminggu
72330
Bulan Ini
674229
Tahun Ini
1622079
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
