Kamis, 19 September 2024 08:47:11
Selamat Datang di Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Ombudsman Republik Indonesia

DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN

Pencarian Dokumen

DOKUMEN TAGS "23"

PERATURAN OMBUDSMAN PO 2023

Peraturan Ombudsman Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan

Dokumen Abstrak 2388

PERATURAN OMBUDSMAN PO 2023

Peraturan Ombudsman Nomor 56 Tahun 2023 tentang Satu Data Ombudsman Republik Indonesia

Dokumen Abstrak 133

PERATURAN OMBUDSMAN PO 2023

Peraturan Ombudsman Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Ombudsman Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Insentif Asisten Ombudsman Republik Indonesia

Dokumen Abstrak 782

UNDANG-UNDANG 2023

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Dokumen 293

REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2023

Rekomendasi Nomor: 001/RM.03.01/VIII/2023 Tentang Maladministrasi Atas Belum Diselesaikannya Pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan/Pembuatan Jalan Tembus dan Pelebaran Jalan

Dokumen 222

KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2023

Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 199 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 133 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia

Dokumen 344

PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2023

Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia

Dokumen 478

REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2023

Rekomendasi Nomor: 002/RM.03.01/IX/2023 tentang Maladministrasi Atas Belum Terselesaikannya Persoalan Penghunian Bangunan Eks Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah (PEPELRADA) di Kota Probolinggo

Dokumen 295

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MoU 2023

Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Muna Barat tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat

Dokumen 117

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MoU 2023

Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

Dokumen 147

Pengunjung

663

...

Hari Ini

1406

...

Kemarin

17349

...

Seminggu

32862

...

Bulan Ini

571202

...

Tahun Ini

705757

...

Total

...

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

 

Kontak Kami

Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan

DKI Jakarta, 12920

jdih@ombudsman.go.id

02122513737

JDIH