Selasa, 3 Oktober 2023 11:09:45

Peraturan Ombudsman Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Ombudsman Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Di Daerah

16 NOVEMBER 2021 307

Tempat Penetapan	JAKARTA
Tanggal Penetapan	26 FEBRUARI 2018
Tanggal Pengundangan	05 APRIL 2018
Sumber	BN 2018 (466): 5 hlm.
Urusan Pemerintahan
Bidang Hukum
Bahasa	INDONESIA
Lokasi	KELOMPOK HUKUM
Pemrakarsa	BIRO HUKUM, KERJA SAMA, DAN ORGANISASI
Penandatanganan	AMZULIAH RIFAI
Status	BERLAKU
Keterangan Status	MENGUBAH PERATURAN OMBUDSMAN NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH. MENGUBAH PERATURAN OMBUDSMAN NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH. MENGUBAH PERATURAN OMBUDSMAN NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH. DICABUT PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA KEASISTENAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.
Catatan

T.E.U

No.	Nama Pengarang	Tipe Pengarang	Jenis Pengarang

Subjek

No.	Nama Subjek	Tipe Subjek	Jenis Subjek

Jenis Dokumen

PERATURAN OMBUDSMAN

Terkait

1

Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 199 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 133 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.

2

Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia.

3

Rekomendasi Nomor: 002/RM.03.01/IX/2023 tentang Maladministrasi Atas Belum Terselesaikannya Persoalan Penghunian Bangunan Eks Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah (PEPELRADA) di Kota Probolinggo.

4

Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Muna Barat tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat.

5

Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

Pengunjung

557

Hari Ini

723

Kemarin

6388

Seminggu

1607

Bulan Ini

19970

Tahun Ini

37001

Total

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD

Kontak Kami

Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan

DKI Jakarta, 12920

kelompokhukum[at]ombudsman.go.id

(021) 2251 3737

Tautan

JDIH