Rabu, 15 Januari 2025 13:42:05

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum

6/20/2023 265
Tempat Penetapan JAKARTA
Tanggal Penetapan 06 FEBRUARI 2013
Tanggal Pengundangan 08 FEBRUARI 2013
Sumber LN 2013 (218): 4 hlm.
Urusan Pemerintahan
Bidang Hukum
Bahasa INDONESIA
Lokasi Kementerian Hukum dan HAM
Pemrakarsa KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Penandatanganan Amir Syamsudin
Status TIDAK BERLAKU
Keterangan Status
Catatan
T.E.U
No. Nama Pengarang Tipe Pengarang Jenis Pengarang
Subjek
No. Nama Subjek Tipe Subjek Jenis Subjek

Pengunjung

1335

...

Hari Ini

1879

...

Kemarin

18131

...

Seminggu

27742

...

Bulan Ini

27742

...

Tahun Ini

975592

...

Total

...

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

 

Kontak Kami

Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan

DKI Jakarta, 12920

jdih@ombudsman.go.id

02122513737

JDIH