Sabtu, 26 Oktober 2024 15:52:07
Mohon Maaf kami sampaikan kepada pengguna JDIH Ombudsman jika terdapat beberapa dokumen hukum yang eror, kami masih dalam pemulihan dampak dari Hacker Server PDN KOMINFO. Jika perlu akses dokumen hukum dapat menghubungi Pengelola JDIH Ombudsman. Terima kasih
Selamat Datang di Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Ombudsman Republik Indonesia

Tingkatkan Kinerja Pengelola, JDIH Ombudsman Validasi Dokumen Hukum

18 DESEMBER 2023 248

Jakarta - Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Ombudsman RI menggelar kegiatan validasi dokumen hukum dalam penyusunan abstrak dan pengelolaan perpustakaan di Kantor Ombudsman, Senin (18/12/2023). Kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman serta kinerja para pengelola JDIH Ombudsman RI. 

Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi Ombudsman RI, Esti Budiyarti menyampaikan bahwa dengan segala keterbatasan yang dimiliki, JDIH Ombudsman RI ingin selalu melakukan inovasi. "Saya ingin agar JDIH Ombudsman tidak hanya berisi peraturan perundang-undangan, namun juga instrumen-instrumen lain, misalnya buku," kata Esti. 

Esti mengatakan hari ini merupakan saat untuk mengevaluasi bahan bacaan terutama tentang hukum yang ada di Ombudsman. "Untuk itu kami mohon narasumber membantu Ombudsman merapikan pengelolaan perpustakaan JDIH ," katanya. 

Sementara itu, Yenti Kristina Dewi, Pustakawan Ahli Muda BPHN mengatakan bahwa menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019, standar pengelolaan dokumen hukum meliputi Standar Pembuatan Abstrak Peraturan Perundang-Undangan, Standar Pengolahan Dokumen dan Informasi Hukum, serta Standar Laporan Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

“Abstrak dokumen hukum memiliki nilai yang cukup besar pada penilaian JDIH tahun 2024. Jadi Ombudsman dapat mulai menyusun abstrak agar nilainya semakin baik,” tukas Yenti. (NI)

Pengunjung

744

...

Hari Ini

1217

...

Kemarin

11633

...

Seminggu

78066

...

Bulan Ini

672702

...

Tahun Ini

807257

...

Total

...

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

 

Kontak Kami

Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan

DKI Jakarta, 12920

jdih@ombudsman.go.id

02122513737

JDIH