DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "20"
PERATURAN KEMENTERIAN 2022
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Dokumen 222PERATURAN KEMENTERIAN 2022
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan
Dokumen 204KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2022
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-1.HN.03.08 Tahun 2022 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Tahun 2021
Dokumen 280KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2021
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.HN.03.05 Tahun 2021 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2020
Dokumen 261PERATURAN KEMENTERIAN 2013
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum
Dokumen 140PERATURAN KEMENTERIAN 2019
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum
Dokumen 176SURAT EDARAN SE 2023
Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara dan Asisten Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2023
Dokumen 743PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2023
Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 1 Tahun 2022 tentang Buku Saku Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 654PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2023
Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 672PERATURAN PRESIDEN PERPRES 2023
Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara
Dokumen 278Pengunjung
942
Hari Ini
1719
Kemarin
12362
Seminggu
72222
Bulan Ini
666858
Tahun Ini
801413
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
