DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "20"
UNDANG-UNDANG UU 2016
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Dokumen 151UNDANG-UNDANG UU 2008
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Dokumen 162PERATURAN PRESIDEN PERPRES 2019
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia
Dokumen 176PERATURAN PEMERINTAH PP 2020
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara
PERATURAN PRESIDEN PERPRES 2022
Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional
Dokumen 162KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2013
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 247 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pelayanan Publik Pembina/Penanggung Jawab dan Unit Pelayanan Publik pada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2013
Dokumen 208KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2013
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 120.1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pelayanan Publik Pembina/Penanggung Jawab dan Unit Pelayanan Publik pada Kementerian/Lembaga Tahun 2013
Dokumen 133KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2021
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 143 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kompetensi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2021
Dokumen 136SURAT EDARAN SE 2022
Surat Edaran Menpan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kewajiban Menaati Ketentuan Jam Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara
Dokumen 144UNDANG-UNDANG UU 2023
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Dokumen 153Pengunjung
1190
Hari Ini
1719
Kemarin
12610
Seminggu
72470
Bulan Ini
667106
Tahun Ini
801661
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
