DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "20"
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2018
Nota Kesepahaman Antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Radio Republik Indonesia
Dokumen 230REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2022
Rekomendasi Nomor: 0002/RM.03.01/0750.2015/XII/2022 tentang Maladministrasi Atas Belum Diberikannya Informasi Oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional Berupa Dokumen Hak Guna Usaha (HGU) Kepada Forest Watch Indonesia Walaupun Telah Terdapat Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap
Dokumen 289REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2022
Rekomendasi Nomor: 0003/RM.03.01/XII/2022 tentang Maladministrasi Oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam Penyelesaian Pemberian Kompensasi Kerugian Atas Kerusakan 5 (Lima) Unit Ruko Milik Warga Akibat Dampak Dari Ambruknya Dermaga Sambas Tahun 2014
Dokumen 208PERATURAN KEMENTERIAN 2023
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
Dokumen 239UNDANG-UNDANG UU 2016
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Dokumen 187UNDANG-UNDANG UU 2008
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Dokumen 201PERATURAN PRESIDEN PERPRES 2019
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia
Dokumen 194PERATURAN PEMERINTAH PP 2020
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara
PERATURAN PRESIDEN PERPRES 2022
Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional
Dokumen 207KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2013
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 247 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pelayanan Publik Pembina/Penanggung Jawab dan Unit Pelayanan Publik pada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2013
Dokumen 228Pengunjung
3287
Hari Ini
2339
Kemarin
20031
Seminggu
46796
Bulan Ini
730026
Tahun Ini
864581
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
